Pengertian Lelang

PENGERTIAN LELANG

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

JENIS LELANG

Berdasarkan peraturan yang berlaku, lelang barang tidak bergerak dan barang bergerak meliputi  :

1. Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau Badan Swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya.

Yang termasuk lelang Noneksekusi Sukarela adalah :

a. Lelang yang dilakukan atas kehendak pemiliknya sendiri (perorangan, swasta)

b. Lelang Aset BUMN/BUMD berbentuk Persero

c. Lelang Aset milik Bank Dalam Likuidasi berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi Bank.

Harga limit dapat bersifat terbuka / tidak rahasia atau dapat bersifat tertutup/ rahasia sesuai keinginan Penjual/ Pemilik Barang

2. Lelang  Eksekusi adalah  lelang   untuk  melaksanakan  putusan / penetapan   pengadilan   atau   dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain : lelang eksekusi fiducia dan lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT No.4 Tahun 1996).

Pasal   6 UUHT No. 4 tahun 1996,  yaitu apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan tingkat Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil tersebut.

Harga limit bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang

3. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

Kelebihan-kelebihan lelang antara lain:

1. Aspek Hukum Terjamin

Dari sisi legalitas akan lebih terjamin dan aman, karena setiap aset yang akan dilelang harus melalui proses pengecekan ke instansi yang terkait, hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada pembeli agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

2. Cepat dan Ekonomis

Untuk penjualan aset dalam jumlah besar, maka dari sisi waktu penjualan sistem lelang akan lebih cepat sekaligus ekonomis (efektif dan efisien) karena akan mengurangi biaya penyimpanan (untuk barang bergerak), biaya pemeliharaan dan biaya pemasaran. Lelang akan sangat efektif apabila target penjualan harus dilaksanakan dalam waktu singkat/cepat.

3. Terbuka dan Obyektif

Lelang dilaksanakan dengan mengundang khalayak ramai, yakni mengundang calon peminat / pembeli sebanyak mungkin, sehingga pelaksanaannya sangat terbuka dan obyektif.

4. Harga Optimum

Dengan banyaknya peserta lelang / calon pembeli yang hadir, maka harga yang terbentuk dapat mencapai harga yang optimum. Semakin banyak peminat maka akan semakin tinggi harga yang akan ditawarkan. Oleh karena itu apabila orang sudah berminat akan aset tersebut maka harga yang terbentuk bisa lebih tinggi dari limit yang telah ditetapkan.

PELAKSANAAN LELANG

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

1. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.Berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang, melaksanakan tugas setelah ada penunjukkan dari Kepala KPKNL.
2. Pejabat Lelang Kelas II adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan di kantor Pejabat Lelang Kelas II, yaitu lelang non eksekusi sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Tahapan pelaksanaan lelang terdiri dari:

1. Hari Lelang (Auction Day)

Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan:

  • Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan (minimal 20% dan maksimal sebesar harga limit).
  • Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk pembayaran biaya/pajak yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.
  • Dipastikan bahwa asset yang akan dibeli sudah dilihat (pada saat open house) dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari.

2. Metode Lelang

Metode pelaksanaan lelang untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan digunakan lelang lisan/terbuka, yaitu:

  • Dilaksanakan dengan mengundang khalayak ramai dan menghadirkan calon pembeli untuk penawaran obyek lelang.
  • Harga minimum (limit) langsung ditawarkan kepada pengunjung lelang dengan sistem lelang naik-naik.
  • Penawaran harga dipandu oleh pemandu lelang (asflager).
  • Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
  • Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara : lisan, semakin meningkat atau menurun; tertulis; atau tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai harga limit.
  • Calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid NIPL (Nomor Induk Peserta Lelang), pembeli pada harga yang tertinggi dinyatakan sebagai pemenang lelang.

3. Pemenang Lelang

  • Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang.
  • Selanjutnya Pemenang Lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang.
  • Apabila Pemenang Lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka akan diberikan “Risalah Lelang”.
  • Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.
  • Kutipan Risalah Lelang adalah turunan Risalah Lelang yang diberikan kepada Pembeli yang memuat bagian Kepala, Badan yang khusus menyangkut Pembeli bersangkutan, dan Kaki.
  • Salinan Risalah Lelang adalah turunan keseluruhan Risalah Lelang yang diberikan kepada Penjual dan kepada Superintenden sebagai laporan.

Acara inti pelaksanaan lelang adalah :

  • Pembukaan oleh MC
  • Sambutan dari penjual / Star Auction
  • Pembacaan Risalah Lelang poleh Pejabat Lelang
  • Penyerahan harga limit (amplop tertutup) dari Penjual kepada Pejabat Lelang.
  • Lelang dipandu oleh Asflager (Pemandu lelang)
  • Penyebutan harga limit (per obyek)
  • Penawaran terbuka per obyek dengan cara penawaran dilakukan dengan mengangkat nomor peserta lelang sebagai tanda persetujuan harga.
  • Pengikatan pemenang lelang dengan Surat Pengikatan Pemenang Lelang (SPPL) berikut pemberian perincian kewajiban pembayaran yaitu : pelunasan harga lelang, dan bea lelang.

Hubungi kantor kami di 0761-700-7000 atau 0812-751-9195 untuk konsultasi mengenai tata cara mengikuti lelang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

2 Comments

  1. Abdul Hamid

    Apakah lelang milik perusahaan dapat di lakukan tanpa ada laporan atau konfirmasi kepada pejabat lelang dan atau tanpa di hadiri oleh pejabat yang berwenang.

    • bossbuletin

      Terimakasih anda telah mengunjungi website kami.
      Lelang adalah suatu wadah penjualan terbuka yang mesti diumumkan di koran untuk diketahui oleh publik, dan dihadiri oleh pejabat penjual (perwakilan perusahaan pemilik aset) yang sah serta pejabat lelang kelas 2 untuk kategori lelang sukarela. Untuk lelang objek hak tanggungan, lelang wajib dilaksanakan dengan melalui pejabat lelang kelas 1. Khusus untuk lelang barang rampasan negara (seperti lelang eksekusi kejaksaan atau bea cukai), lelang dapat dilakukan tanpa kehadiran pihak pemilik karena lelang dilakukan atas dasar putusan pengadilan. Meskipun demikian, lelang wajib difasilitasi oleh pejabat lelang kelas 1.

Leave a Reply